• Jelajahi

    Copyright © Sofyan News Aceh
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    More Post

    Warga Pidie Yang Tolak Vaksin Covid-19 Terancam Tak Lagi Dapat Bansos

    Sofyan News Aceh
    Kamis, 10 Juni 2021, 7:26 PM WIB Last Updated 2021-06-10T12:26:52Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Pidie - Penerima Bantuan Sosial (Bansos) atau Jaminan Sosial (Jamsos) warga terdampak Covid-19 terancam tidak lagi menerima bantuan jika menolak vaksinasi Covid-19.

    Kebijakan tersebut disampaikan dalam surat edaran Kepolisian Nomor B/28/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021 meminta masyarakat penerima Bansos untuk bersedia melakukan vaksinasi. Kamis (10/06/2021).

    Secara rinci, aturan mengenai pembatalan pemberian bansos masyarakat menolak vaksin Covid-19 terdapat di Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A dan Pasal 13B.

    Pasal 13A berbunyi:
    (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin Covid-19.

    (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.

    (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaiman dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran Penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

    (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

    a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

    b. penundaan atau penghentian layanan administratif pemerintahan dan/atau

    c. denda

    Pasal 13B kemudian mengatur tentang adanya sanksi lanjutan sebagai berikut:

    Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19.

    Aturan Perpres tersebut berlaku sejak tanggal 10 Pebruari 2021, bertepatan dengan saat Perpres tersebut diundangkan dan sanksi tersebut sifatnya opsional.

    Hal tersebut dapat dilihat dari yang dilakukan pihak Terkait lebih mengutamakan cara - cara persuasif.
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini

    NamaLabel

    +